Jakarta, 27 Agustus 2026 – Iran dan Oman tengah membahas rancangan kesepakatan untuk mengatur kembali lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu pintu utama perdagangan energi dunia. Dalam pembahasan tersebut muncul wacana bahwa kapal militer dari negara mana pun tidak akan diperbolehkan melintas apabila kesepakatan antara kedua negara benar-benar diberlakukan. Rencana itu disebut hanya memberikan akses bagi kapal komersial dengan mekanisme pelayaran yang diatur melalui wilayah perairan Iran dan Oman. Pembahasan tersebut berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat masih tinggi dan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz belum kembali normal.
Wacana larangan kapal militer tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi dalam pembicaraan mengenai rancangan kesepakatan dengan Oman. Menurutnya, apabila kesepakatan tersebut menjadi mengikat, tidak akan ada kapal militer dari negara mana pun yang diperbolehkan menggunakan jalur Selat Hormuz. Ketentuan tersebut berbeda dari pengaturan pelayaran biasa karena fokus utama kesepakatan adalah memastikan kapal komersial dapat melewati jalur yang telah ditentukan secara aman. Iran dan Oman disebut masih menyelesaikan sejumlah persoalan teknis sebelum kesepakatan tersebut dapat diterapkan.
Pembatasan terhadap kapal militer berpotensi menjadi salah satu bagian paling sensitif dalam negosiasi tersebut. Selat Hormuz selama ini tidak hanya menjadi jalur perdagangan kapal tanker dan kapal kargo, tetapi juga memiliki arti strategis bagi operasi angkatan laut berbagai negara. Sejumlah negara di kawasan Teluk bergantung pada akses melalui selat tersebut untuk menghubungkan wilayah pesisir mereka dengan perairan internasional. Karena itu, apabila kapal militer benar-benar dilarang melintas, dampaknya tidak hanya menyangkut Iran dan Oman, tetapi juga dapat memengaruhi kepentingan keamanan negara-negara Teluk serta kehadiran kekuatan militer asing di kawasan.
Negosiasi Iran dan Oman berlangsung setelah aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mengalami penurunan drastis akibat konflik dan ketegangan militer. Jalur tersebut sebelumnya menjadi salah satu rute terpenting bagi pengiriman minyak dan gas dari kawasan Teluk menuju pasar internasional. Namun, konflik yang berlangsung sejak awal tahun membuat perusahaan pelayaran menghadapi risiko tinggi ketika menggunakan jalur tersebut. Data terbaru menunjukkan aktivitas kapal komoditas memang mulai meningkat sedikit, tetapi jumlahnya masih jauh di bawah rata-rata sebelum gangguan terjadi. Pada Rabu, 26 Agustus, tercatat 10 kapal komoditas melintas, naik dari delapan kapal sehari sebelumnya, tetapi masih di bawah rata-rata 10 hari yang mencapai sekitar 15 kapal.
Situasi tersebut menjelaskan mengapa pembicaraan mengenai jalur pelayaran sementara menjadi sangat penting. Iran dan Oman sebelumnya telah membahas koordinat jalur baru yang dapat digunakan kapal komersial untuk melewati Selat Hormuz. Kedua negara juga membicarakan mekanisme keselamatan pelayaran, layanan maritim, serta kemungkinan kerja sama untuk membersihkan ranjau atau material berbahaya yang dapat mengancam kapal. Pemerintah Oman berharap koridor transit sementara tersebut dapat segera diumumkan, sementara Iran menekankan bahwa pembukaan penuh selat masih bergantung pada sejumlah persoalan lain yang belum diselesaikan.
Iran memandang negosiasi dengan Oman sebagai pembicaraan bilateral yang menyangkut dua negara pesisir yang memiliki kepentingan langsung terhadap Selat Hormuz. Teheran sebelumnya menegaskan bahwa pembahasan tersebut bukan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan pembicaraan dengan Muscat difokuskan pada mekanisme keselamatan dan pengaturan pelayaran, sedangkan persoalan yang berkaitan dengan tuntutan Iran kepada Amerika Serikat akan dibahas dalam konteks yang berbeda. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Teheran berusaha memisahkan pembicaraan teknis mengenai lalu lintas kapal dari negosiasi politik yang lebih luas dengan Washington.
Meski demikian, kesepakatan dengan Oman tidak otomatis berarti Iran akan membuka Selat Hormuz sepenuhnya. Pemerintah Iran sebelumnya menyatakan pembukaan total jalur tersebut masih bergantung pada sejumlah tuntutan terhadap Amerika Serikat. Di antara tuntutan yang telah disampaikan adalah penghentian sanksi, penghentian ancaman militer, serta penyelesaian persoalan terkait kerusakan akibat konflik. Karena itu, rancangan koridor sementara yang sedang dibahas Iran dan Oman lebih tepat dipahami sebagai langkah untuk mengatur sebagian lalu lintas kapal, bukan sebagai tanda bahwa seluruh pembatasan di Selat Hormuz telah berakhir.
Kondisi tersebut membuat pembahasan mengenai kapal militer menjadi sangat penting. Jika kapal komersial diperbolehkan menggunakan koridor tertentu sementara kapal militer dilarang, maka akan tercipta sistem pelayaran dengan aturan berbeda berdasarkan jenis kapal. Kapal tanker, kapal pengangkut gas, dan kapal dagang lainnya dapat memperoleh jalur yang lebih terjamin, sementara kapal perang harus mencari akses melalui rute lain. Sistem seperti itu dapat membantu mengurangi risiko bentrokan antara kapal komersial dan unsur militer, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana aturan tersebut akan diawasi dan diterapkan di wilayah yang sangat strategis.
Dari sudut pandang Iran, larangan kapal militer dapat menjadi cara untuk membatasi kehadiran kekuatan asing di jalur yang berada di dekat wilayahnya. Teheran selama ini sangat sensitif terhadap keberadaan kapal perang Amerika Serikat dan negara-negara Barat di kawasan Teluk. Dalam situasi konflik, keberadaan kapal militer asing dianggap dapat meningkatkan risiko eskalasi dan mengancam kepentingan keamanan Iran. Dengan menjadikan pelarangan kapal militer sebagai bagian dari kesepakatan, Iran dapat berupaya menciptakan kondisi yang lebih terkendali di selat tersebut sekaligus mempertahankan peran pentingnya dalam pengaturan jalur pelayaran.
Namun, penerapan larangan tersebut akan menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks. Sejumlah negara di sekitar Teluk memiliki hubungan keamanan dengan Amerika Serikat dan bergantung pada kehadiran militer Amerika untuk pertahanan mereka. Negara seperti Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Irak memiliki kepentingan besar terhadap akses maritim karena sebagian wilayah mereka sangat bergantung pada jalur keluar-masuk melalui kawasan Teluk. Jika kapal militer tidak dapat menggunakan Selat Hormuz, konsekuensinya dapat dirasakan oleh sistem keamanan regional secara keseluruhan.
Amerika Serikat sendiri diperkirakan tidak akan menerima begitu saja setiap pengaturan yang memberikan Iran kendali besar terhadap akses kapal melalui Selat Hormuz. Washington sebelumnya telah menyatakan keberatan terhadap pengaturan yang membuat Iran menjadi pihak utama yang mengendalikan jalur strategis tersebut. Bagi Amerika Serikat, kebebasan navigasi di kawasan merupakan persoalan strategis dan berkaitan langsung dengan keamanan sekutu serta kepentingan perdagangan global. Karena itu, setiap kesepakatan antara Iran dan Oman kemungkinan akan mendapat perhatian besar dari pemerintah Amerika dan negara-negara yang memiliki kepentingan keamanan di kawasan.
Selain persoalan militer, masalah pembagian pendapatan dari aktivitas pelayaran juga menjadi bagian dari pembicaraan. Iran dan Oman dilaporkan membahas mekanisme biaya serta pendapatan yang diperoleh dari layanan pelayaran di Selat Hormuz. Pengaturan tersebut dapat mencakup biaya layanan maritim dan mekanisme pembagian penerimaan antara kedua negara. Jika berhasil diterapkan, sistem tersebut dapat memberikan sumber pendapatan sekaligus menciptakan mekanisme formal untuk mengatur lalu lintas kapal. Namun, persoalan siapa yang memiliki kewenangan atas setiap bagian jalur dan bagaimana biaya tersebut dihitung masih menjadi bagian dari pembahasan.
Pembicaraan mengenai pembersihan ranjau juga tidak kalah penting. Ketika sebuah jalur laut mengalami konflik berkepanjangan, keberadaan ranjau atau benda berbahaya di perairan dapat menjadi ancaman besar bagi kapal komersial. Karena itu, rencana pembukaan koridor pelayaran harus disertai upaya memastikan jalur tersebut benar-benar aman. Iran, Oman, dan pihak lain yang terlibat perlu memiliki mekanisme untuk memeriksa jalur, memberikan informasi kepada kapal, serta merespons apabila terjadi insiden. Tanpa jaminan keamanan tersebut, perusahaan pelayaran kemungkinan masih akan berhati-hati meskipun koridor resmi telah diumumkan.
Risiko tersebut bukan sekadar teori. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah kapal tanker di Selat Hormuz dilaporkan terkena proyektil yang tidak diketahui asalnya dan sempat mengalami kebakaran. Insiden tersebut menegaskan bahwa perusahaan pelayaran masih menghadapi ancaman ketika menggunakan jalur strategis tersebut. Meskipun kebakaran berhasil dipadamkan, kejadian seperti itu dapat membuat perusahaan pelayaran kembali mempertimbangkan risiko perjalanan dan meningkatkan biaya asuransi maupun operasional.
Bagi pasar energi dunia, perkembangan negosiasi Iran dan Oman menjadi sangat penting karena Selat Hormuz merupakan jalur utama pengiriman minyak dan gas. Sebelum krisis, sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia melewati kawasan tersebut. Ketika lalu lintas terganggu, negara-negara importir menghadapi kekhawatiran mengenai pasokan, sementara produsen di kawasan Teluk kesulitan mengirimkan komoditas menuju pasar internasional. Setiap tanda bahwa lalu lintas dapat kembali berjalan aman cenderung memberikan pengaruh terhadap harga minyak dan sentimen pasar energi.
Pergerakan harga minyak dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa pasar sangat sensitif terhadap perkembangan pembicaraan mengenai Hormuz. Harapan terhadap terciptanya kesepakatan dan pembukaan jalur secara bertahap telah membantu meredakan sebagian kekhawatiran mengenai gangguan pasokan. Namun, investor tetap memperhitungkan risiko bahwa negosiasi dapat gagal atau ketegangan militer kembali meningkat. Karena itu, perubahan kecil dalam aktivitas kapal maupun pernyataan dari Iran, Oman, Amerika Serikat, dan negara-negara kawasan dapat langsung memengaruhi sentimen pasar energi.
Oman sendiri memiliki posisi yang unik dalam proses tersebut. Negara tersebut merupakan salah satu negara Teluk yang selama bertahun-tahun dikenal memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai pihak dan sering memainkan peran sebagai mediator dalam konflik regional. Kedekatan geografis dengan Selat Hormuz membuat Oman memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan jalur tersebut, sementara hubungan diplomatiknya memberikan ruang bagi Muscat untuk berbicara dengan Iran maupun pihak-pihak lain. Posisi tersebut membuat Oman menjadi salah satu aktor penting dalam upaya mencari jalan keluar dari kebuntuan mengenai pelayaran.
Pertemuan para diplomat Iran dan Oman pada 25 Agustus menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses tersebut. Kedua negara membicarakan pendekatan bertahap untuk mengatur lalu lintas kapal di selat yang sebagian besar masih tertutup. Pertemuan itu berlangsung setelah sebuah kapal tanker mengalami insiden di sekitar perairan Oman, sehingga kebutuhan untuk menciptakan jalur pelayaran yang lebih aman semakin mendesak. Pembahasan kemudian berlanjut mengenai koridor sementara, mekanisme keamanan, serta kemungkinan langkah berikutnya menuju pengaturan yang lebih permanen.
Dalam perkembangan terbaru, lalu lintas kapal memang mulai menunjukkan sedikit peningkatan, tetapi belum dapat dikatakan kembali normal. Kapal-kapal yang melintas terdiri atas berbagai jenis kapal pengangkut komoditas, termasuk tanker bahan bakar, kapal pengangkut gas, dan kapal lainnya. Jumlah tersebut masih jauh di bawah tingkat aktivitas normal sebelum krisis. Situasi ini menunjukkan bahwa perusahaan pelayaran masih menunggu kepastian keamanan dan politik sebelum kembali menggunakan Selat Hormuz secara lebih luas.
Bagi Iran, kesepakatan dengan Oman juga dapat menjadi instrumen untuk menunjukkan bahwa Teheran masih memiliki peran penting dalam menentukan kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Bagi Oman, kesepakatan tersebut dapat membantu menjaga stabilitas kawasan dan mengurangi risiko ekonomi akibat terganggunya perdagangan. Sementara bagi negara-negara importir energi, keberhasilan koridor tersebut akan menjadi kabar positif karena dapat meningkatkan kepastian pasokan. Namun, semua kepentingan tersebut harus dipertemukan dalam sebuah mekanisme yang dapat diterima oleh banyak pihak.
Persoalan terbesar tetap terletak pada hubungan Iran dan Amerika Serikat. Selama kedua negara masih berada dalam kondisi konflik dan saling memberikan tekanan, kesepakatan mengenai pelayaran akan tetap rentan terhadap perubahan situasi. Iran sebelumnya telah menyatakan bahwa pembukaan penuh Selat Hormuz bergantung pada sejumlah konsesi dari Washington, termasuk persoalan sanksi dan tindakan militer. Amerika Serikat di sisi lain memiliki kepentingan agar jalur tersebut tetap terbuka dan tidak dikendalikan secara sepihak oleh Iran. Perbedaan kepentingan tersebut membuat kesepakatan Iran-Oman hanya menjadi salah satu bagian dari persoalan yang lebih besar.
Karena itu, wacana larangan kapal militer tidak dapat dipisahkan dari upaya lebih luas untuk menurunkan ketegangan di kawasan. Jika kesepakatan benar-benar berhasil diterapkan dan kapal komersial dapat melintas secara aman, hal tersebut dapat menjadi langkah awal menuju stabilisasi. Sebaliknya, apabila pembatasan terhadap kapal militer dianggap tidak dapat diterima oleh pihak lain, rancangan tersebut justru berpotensi menambah perdebatan mengenai keamanan dan kebebasan navigasi. Keberhasilan atau kegagalan negosiasi akan sangat bergantung pada kemampuan Iran dan Oman merumuskan aturan yang dapat diterapkan tanpa memicu konfrontasi baru.
Untuk saat ini, Iran dan Oman masih menyelesaikan rincian kesepakatan. Koridor pelayaran sementara menjadi salah satu opsi yang paling mungkin diterapkan dalam jangka pendek, sementara pengaturan permanen mengenai navigasi dan pengelolaan Selat Hormuz masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Wacana pelarangan seluruh kapal militer juga belum menjadi aturan yang berlaku karena kesepakatan tersebut masih dalam proses. Dengan demikian, perkembangan beberapa hari ke depan akan sangat menentukan apakah rancangan tersebut benar-benar berubah menjadi kebijakan resmi atau kembali menemui hambatan.
Jika kesepakatan berhasil diwujudkan, dampaknya dapat melampaui hubungan bilateral Iran dan Oman. Jalur perdagangan energi dunia berpotensi memperoleh kepastian baru, perusahaan pelayaran dapat mulai mengembalikan aktivitasnya, dan negara-negara kawasan mendapatkan ruang untuk mengurangi ketegangan militer. Sebaliknya, kegagalan mencapai kesepakatan akan mempertahankan ketidakpastian yang selama ini membebani aktivitas pelayaran dan pasar energi. Untuk itulah, pembahasan mengenai larangan kapal militer melalui Selat Hormuz kini menjadi salah satu bagian paling sensitif dari negosiasi yang tengah berlangsung antara Tehran dan Muscat.







