newssportsaz_0q4zf1
Tapanuli Selatan, 8 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus mempercepat proses pemulihan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi dengan memberikan perhatian besar terhadap pemulihan ekonomi, pembangunan hunian, perbaikan infrastruktur, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan. Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu turun langsung ke sejumlah wilayah untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Langkah pemulihan dilakukan setelah banjir bandang dan longsor pada November 2025 memberikan dampak besar terhadap permukiman, infrastruktur, lahan pertanian, dan sumber penghidupan masyarakat. Pemerintah daerah menilai pemulihan tidak dapat hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada warga untuk kembali memperoleh pendapatan secara berkelanjutan. Karena kemampuan anggaran daerah terbatas, penentuan skala prioritas menjadi bagian penting dalam pelaksanaan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemkab Tapanuli Selatan pun berupaya mengarahkan sumber daya yang tersedia kepada sektor yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu perhatian utama pemerintah daerah diarahkan pada sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan banyak keluarga di Tapanuli Selatan. Pengembangan kopi Arabika menjadi bagian dari strategi tersebut melalui program hilirisasi kopi yang pada tahun ini mendapatkan alokasi sekitar 600 hektare untuk Tapanuli Selatan, termasuk kawasan Sipirok dan Arse. Pemerintah menilai kedua kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra produksi kopi berkualitas sekaligus membuka peluang peningkatan nilai tambah bagi petani. Di Kecamatan Arse, bantuan bibit kopi diberikan kepada 22 warga Desa Pinagar untuk pengembangan areal sekitar 15 hektare, sedangkan 14 petani di Desa Aek Haminjon memperoleh dukungan untuk luasan yang sama. Masyarakat Desa Nanggarjati juga mendapatkan bantuan pengembangan tanaman kopi untuk areal sekitar 20 hektare. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya memulihkan aktivitas pertanian setelah bencana, tetapi juga membangun sumber pendapatan yang lebih kuat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Pemkab Tapanuli Selatan juga mendorong penerapan pola tanam terintegrasi antara kopi dan jagung untuk membantu menjaga pendapatan petani selama tanaman kopi belum memasuki masa produksi. Jagung dapat dimanfaatkan sebagai tanaman sela sehingga lahan tetap produktif sembari menunggu kopi menghasilkan panen yang memiliki nilai ekonomi. Kawasan Sipirok, Arse, dan wilayah sekitarnya diarahkan untuk berkembang menjadi salah satu basis produksi kopi dan jagung dengan pengelolaan yang semakin terintegrasi. Pemerintah daerah menilai pengembangan kopi tidak cukup hanya mengejar peningkatan jumlah produksi, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas, pengolahan pascapanen, nilai tambah, serta akses pemasaran. Hilirisasi diharapkan memungkinkan hasil perkebunan masyarakat tidak hanya dijual sebagai bahan mentah sehingga nilai ekonomi yang diterima petani dapat meningkat. Penguatan komoditas unggulan tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat yang sebelumnya terganggu akibat bencana.
Selain sektor perkebunan, perikanan turut menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi masyarakat. Di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, pemerintah daerah menyerahkan sekaligus melakukan penebaran kembali sekitar 2.500 benih ikan yang terdiri atas ikan jurung, tawes, dan mas. Restocking dilakukan untuk membantu memperkuat kembali potensi perikanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pangan maupun pendapatan. Pemerintah daerah melihat sektor perikanan memiliki peluang untuk dikembangkan bersama pertanian dan perkebunan sehingga sumber penghasilan warga tidak bergantung pada satu komoditas. Diversifikasi kegiatan ekonomi juga dinilai dapat membuat rumah tangga masyarakat lebih tangguh ketika menghadapi gangguan produksi pada salah satu sektor. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat agar proses pemulihan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan jangka pendek. Dengan aktivitas produktif yang kembali berjalan, warga diharapkan secara bertahap dapat membangun kembali kemandirian ekonomi setelah terdampak bencana.
Pemulihan sektor produktif menjadi penting karena bencana sebelumnya memberikan tekanan cukup besar terhadap perekonomian Tapanuli Selatan. Lebih dari 3.000 hektare lahan pertanian dilaporkan mengalami gagal panen, sementara berbagai areal pertanian dan perkebunan lainnya turut terdampak material banjir bandang serta longsor. Dampak tersebut turut terlihat pada pertumbuhan ekonomi daerah yang pada triwulan terakhir 2025 turun menjadi sekitar 2,49 persen setelah sebelumnya berada di atas 5 persen. Memasuki triwulan pertama 2026, pertumbuhan mulai membaik menjadi sekitar 3,49 persen, meskipun belum kembali ke kondisi sebelum bencana. Situasi itu menunjukkan bahwa rehabilitasi lahan dan pengembalian aktivitas ekonomi masyarakat menjadi pekerjaan penting setelah fase tanggap darurat berakhir. Pemerintah daerah berharap percepatan program di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pemberdayaan masyarakat dapat mendorong pemulihan ekonomi berlangsung lebih cepat.
Pada saat yang sama, pembangunan hunian bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal terus menjadi bagian penting dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi. Di kawasan Hapesong Baru, pembangunan hunian tetap telah selesai dan sebanyak 207 kepala keluarga telah menempati rumah yang disediakan. Namun, pemerintah masih menghadapi persoalan ketersediaan air bersih karena debit sejumlah sumur bor menurun seiring kondisi musim kemarau. Pemkab Tapanuli Selatan menyiapkan langkah untuk menarik sumber air menuju kawasan hunian dan melakukan distribusi air apabila diperlukan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Sementara itu, pembangunan hunian tetap di Desa Napa dipersiapkan untuk menampung sekitar 699 unit rumah dan prosesnya terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Percepatan pembangunan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat yang saat ini masih berada di hunian sementara segera memperoleh tempat tinggal permanen yang lebih layak dan aman.
Perkembangan pembangunan hunian juga berlangsung di sejumlah lokasi lainnya, termasuk kawasan Simatohir dan Desa Tandihat di Kecamatan Angkola Selatan. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak yang terlibat agar pekerjaan dapat berlangsung sesuai target. Persoalan lahan yang sebelumnya menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan hunian tetap di Napa juga telah mendapatkan perkembangan setelah adanya koordinasi terkait penggunaan aset yang dibutuhkan untuk pengerjaan fisik. Pemerintah berharap kesiapan lahan dapat mempercepat dimulainya pembangunan sehingga tidak terjadi keterlambatan yang membuat masyarakat harus lebih lama tinggal di hunian sementara. Penggunaan sistem pembangunan rumah yang lebih cepat juga menjadi salah satu pendekatan untuk mengejar penyelesaian pekerjaan hingga akhir tahun. Meski demikian, pemerintah tetap dituntut memastikan kualitas konstruksi, ketersediaan air, sanitasi, akses jalan, dan fasilitas pendukung lainnya terpenuhi sehingga kawasan hunian benar-benar layak ditempati.
Pemulihan infrastruktur menjadi agenda lain yang berjalan bersamaan dengan pembangunan permukiman dan penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu pekerjaan penting berada di kawasan Garoga, Kecamatan Batangtoru, setelah banjir bandang menyebabkan perubahan alur sungai dan menimbulkan kerusakan berat terhadap jembatan. Pemerintah menyiapkan penggantian Jembatan Garoga 2 dengan konstruksi baru yang dirancang memiliki bentang sekitar 50 meter tanpa pilar di tengah aliran sungai. Desain tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan apabila terjadi peningkatan debit air yang membawa kayu, batu, maupun material sedimen. Penanganan juga dilakukan terhadap alur Sungai Garoga melalui pembersihan material, pembangunan tanggul, penguatan tebing, serta penyediaan fasilitas penahan material yang terbawa arus. Pekerjaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengembalikan konektivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemampuan kawasan menghadapi potensi bencana serupa pada masa mendatang.
Bagi Pemkab Tapanuli Selatan, pemulihan pascabencana juga membutuhkan data yang akurat agar program dan bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Perangkat daerah seperti BPBD, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan instansi terkait lainnya terus dilibatkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai bidang masing-masing. Verifikasi dan validasi data menjadi penting karena pemerintah daerah membutuhkan gambaran mengenai kerusakan rumah, kondisi infrastruktur, lahan pertanian terdampak, hingga kebutuhan ekonomi setiap kawasan. Data tersebut juga menjadi dasar untuk mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat ketika kemampuan anggaran daerah tidak mencukupi. Dengan pemetaan yang semakin rinci, program pemulihan diharapkan dapat dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan memberikan manfaat lebih cepat kepada masyarakat. Pendekatan tersebut sekaligus diperlukan untuk menghindari tumpang tindih bantuan maupun adanya kelompok terdampak yang belum mendapatkan penanganan.
Pemkab Tapanuli Selatan menargetkan proses pemulihan terus bergerak dari rehabilitasi fisik menuju penguatan kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan hunian tetap, pemulihan jaringan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, rehabilitasi lahan pertanian, pengembangan kopi dan jagung, serta penguatan sektor perikanan menjadi rangkaian program yang dijalankan secara bersamaan. Pemerintah daerah berharap masyarakat tidak hanya memperoleh kembali tempat tinggal dan infrastruktur yang hilang, tetapi juga mempunyai sumber pendapatan yang lebih kuat setelah melewati masa sulit akibat bencana. Koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan terutama untuk pekerjaan berskala besar yang membutuhkan pembiayaan dan dukungan teknis lebih luas. Evaluasi kondisi lapangan juga terus diperlukan karena kebutuhan masyarakat dapat berubah seiring perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan percepatan tersebut, pemerintah berharap warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal sekaligus memiliki ketahanan ekonomi dan lingkungan yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana pada masa mendatang.
