Rocky Gerung Dorong Polwan Perkuat Peran Negosiator dalam Mitigasi Konflik

Jakarta, 16 September 2026 – Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung mendorong penguatan peran polisi wanita atau Polwan sebagai negosiator dalam upaya mitigasi konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, kemampuan komunikasi, membaca situasi, serta membangun ruang dialog dapat menjadi bagian penting dalam mencegah sebuah ketegangan berkembang menjadi benturan yang lebih besar. Peran kepolisian dalam menghadapi konflik dinilai tidak selalu harus berorientasi pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan pencegahan dan negosiasi. Polwan dinilai memiliki ruang untuk semakin aktif mengambil posisi dalam proses tersebut melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan di lapangan. Pendekatan dialog menjadi relevan ketika aparat menghadapi demonstrasi, konflik sosial, perselisihan antarkelompok, maupun situasi lain yang membutuhkan komunikasi dengan masyarakat. Penguatan kemampuan negosiasi diharapkan dapat memperluas pilihan strategi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Rocky menempatkan komunikasi sebagai salah satu unsur penting dalam penanganan konflik karena banyak ketegangan berkembang akibat tidak tersedianya ruang dialog yang efektif. Ketika dua kelompok memiliki kepentingan berbeda, aparat dapat berperan sebagai pihak yang membantu membuka komunikasi dan mencegah eskalasi. Negosiasi memungkinkan kepolisian memahami tuntutan maupun kekhawatiran para pihak sebelum menentukan langkah berikutnya. Pendekatan tersebut juga dapat membantu aparat memetakan tingkat risiko serta mengidentifikasi kelompok yang masih dapat diajak berdialog. Kemampuan mendengarkan menjadi sama pentingnya dengan kemampuan menyampaikan instruksi dalam situasi seperti itu. Karena itu, pelatihan negosiasi perlu menjadi bagian yang semakin kuat dalam pengembangan kapasitas personel kepolisian.

Polwan memiliki pengalaman penugasan yang beragam, mulai dari pelayanan masyarakat, penyidikan, lalu lintas, perlindungan perempuan dan anak, hingga berbagai fungsi operasional lainnya. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal dalam mengembangkan kemampuan sebagai negosiator konflik. Personel yang terbiasa berhadapan dengan korban, keluarga, maupun kelompok masyarakat dapat memiliki pemahaman mengenai pentingnya membangun kepercayaan sebelum meminta pihak lain mengikuti sebuah keputusan. Namun, kemampuan negosiasi tidak dapat semata-mata diasumsikan berdasarkan gender dan tetap membutuhkan pendidikan serta latihan profesional. Setiap personel yang ditugaskan sebagai negosiator perlu memahami teknik komunikasi, psikologi konflik, hukum, serta prosedur keselamatan. Penguatan peran Polwan karena itu harus disertai peningkatan kompetensi yang terukur.

Dalam penanganan demonstrasi, misalnya, negosiasi dapat dilakukan sebelum massa dan aparat berada dalam situasi yang semakin tegang. Komunikasi dengan koordinator lapangan dapat digunakan untuk menyepakati jalur aksi, waktu kegiatan, akses lalu lintas, maupun berbagai kebutuhan teknis lainnya. Ketika terjadi perubahan situasi, jalur komunikasi yang telah terbentuk dapat membantu kedua pihak mencari penyelesaian tanpa langsung menggunakan tindakan yang lebih keras. Negosiator juga dapat menjelaskan batas-batas yang ditentukan hukum sekaligus mendengarkan keberatan peserta aksi. Proses tersebut tidak berarti aparat mengabaikan pelanggaran apabila terjadi tindak pidana. Pendekatan dialog justru dapat digunakan untuk memisahkan peserta yang menyampaikan pendapat secara damai dari individu yang melakukan tindakan melanggar hukum.

Mitigasi konflik membutuhkan kemampuan membaca kondisi sebelum sebuah persoalan berkembang menjadi kekerasan. Informasi mengenai hubungan antarkelompok, persoalan yang menjadi pemicu, tokoh yang memiliki pengaruh, serta riwayat konflik dapat membantu menentukan pendekatan yang tepat. Polwan yang ditempatkan pada fungsi pembinaan masyarakat dapat memiliki peranan dalam membangun komunikasi sejak situasi masih kondusif. Hubungan yang telah terbentuk sebelumnya membuat dialog lebih mudah dilakukan ketika muncul persoalan. Pencegahan semacam ini dapat mengurangi kebutuhan pengerahan kekuatan dalam jumlah besar setelah konflik berkembang. Karena itu, negosiasi sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai tindakan ketika krisis sudah terjadi, tetapi sebagai bagian dari strategi pencegahan.

Penguatan peran negosiator juga berkaitan dengan kebutuhan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Warga yang merasa memiliki saluran komunikasi cenderung lebih mudah menyampaikan persoalan sebelum mengambil tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Aparat pada sisi lain memperoleh kesempatan memahami akar masalah secara lebih lengkap. Hubungan tersebut dapat membantu kepolisian membedakan konflik yang membutuhkan penyelesaian hukum dengan persoalan yang masih dapat dimediasi melalui komunikasi. Transparansi dalam menyampaikan alasan suatu tindakan juga dapat mengurangi kesalahpahaman. Kepercayaan tidak dapat dibangun dalam satu pertemuan, melainkan membutuhkan konsistensi dalam pelayanan dan interaksi sehari-hari.

Meski demikian, keterlibatan Polwan sebagai negosiator perlu ditempatkan berdasarkan kemampuan profesional dan bukan sekadar simbol representasi perempuan. Personel harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan, menduduki posisi strategis, serta terlibat dalam perencanaan operasi. Penugasan juga perlu mempertimbangkan pengalaman dan kemampuan menghadapi tekanan karena negosiasi konflik dapat berlangsung dalam situasi berisiko tinggi. Negosiator harus mampu mempertahankan ketenangan ketika menerima tekanan verbal maupun menghadapi perubahan kondisi secara cepat. Dukungan tim menjadi penting karena keputusan di lapangan tidak dapat dibebankan kepada satu personel. Struktur komando harus memberikan ruang bagi hasil negosiasi untuk menjadi bagian dari pertimbangan operasional.

Teknologi juga dapat mendukung kerja negosiator melalui penyediaan informasi mengenai perkembangan situasi secara cepat. Pusat komando dapat memberikan data mengenai jumlah massa, kondisi lalu lintas, lokasi kelompok, maupun perubahan situasi yang terpantau melalui berbagai perangkat. Informasi tersebut membantu negosiator menentukan pesan yang sesuai dan menghindari keputusan berdasarkan asumsi. Namun, penggunaan teknologi tetap harus diimbangi dengan kemampuan memahami komunikasi manusia yang sering kali memiliki konteks lebih kompleks. Bahasa tubuh, nada bicara, dan dinamika kelompok dapat memberikan informasi yang tidak selalu terlihat melalui data digital. Kemampuan interpersonal karena itu tetap menjadi inti dalam proses negosiasi.

Dorongan terhadap peningkatan peran Polwan juga dapat menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia di tubuh kepolisian. Pendidikan mengenai mediasi, komunikasi krisis, psikologi massa, perlindungan kelompok rentan, dan penyelesaian konflik dapat diperluas untuk membangun lebih banyak personel dengan kemampuan khusus. Evaluasi setelah operasi juga diperlukan untuk mengetahui strategi komunikasi yang berhasil maupun yang perlu diperbaiki. Pengalaman lapangan kemudian dapat digunakan sebagai materi pembelajaran bagi personel lain. Dengan mekanisme tersebut, kemampuan negosiasi berkembang menjadi kapasitas institusional dan tidak bergantung pada individu tertentu. Polwan yang memiliki pengalaman dalam bidang tersebut juga dapat menjadi instruktur maupun mentor bagi generasi personel berikutnya.

Gagasan Rocky Gerung mengenai penguatan Polwan sebagai negosiator dalam mitigasi konflik membuka pembahasan lebih luas mengenai pendekatan kepolisian yang mengutamakan pencegahan dan komunikasi. Negosiasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk menurunkan ketegangan sebelum sebuah konflik berkembang menjadi tindakan kekerasan, meskipun penegakan hukum tetap diperlukan apabila ditemukan pelanggaran. Penguatan peran tersebut membutuhkan pelatihan, pengalaman, dukungan struktur komando, serta kesempatan yang setara bagi Polwan untuk berada dalam posisi strategis. Kemampuan membangun kepercayaan dengan masyarakat juga harus dikembangkan jauh sebelum konflik muncul. Pendekatan dialog yang dilakukan secara profesional dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada aparat ketika menghadapi situasi kompleks di lapangan. Dengan pengembangan kapasitas yang konsisten, peran Polwan dalam negosiasi dan mitigasi konflik dapat semakin terintegrasi dalam strategi kepolisian untuk menjaga keamanan sekaligus mempertahankan komunikasi dengan masyarakat.