newssportsaz_0q4zf1
Jombang, 31 Agustus 2026 – Politikus perempuan Yenny Wahid menilai aksi demonstrasi yang disertai kemarahan hingga perusakan fasilitas bukan merupakan kultur Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, NU memiliki tradisi menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah.
Pernyataan tersebut disampaikan Yenny saat berada di Jombang, Jawa Timur, di tengah pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Ia menanggapi dinamika dan ketegangan yang muncul setelah sejumlah keputusan diambil dalam forum muktamar.
“Demonstrasi, lalu kemudian chaos, marah-marah itu bukan kulturnya NU. Kultur NU itu musyawarah,” ujar Yenny.
Kecewa Boleh, Bukan dengan Perusakan
Yenny mengatakan pihak yang tidak puas terhadap keputusan muktamar seharusnya tetap menghormati hasil kesepakatan para muktamirin. Kekecewaan, menurutnya, tidak semestinya dilampiaskan melalui tindakan anarkis.
Ia secara khusus menyoroti tindakan merusak fasilitas sebagai sesuatu yang tidak mencerminkan cara NU dalam menyelesaikan persoalan. Perbedaan pandangan seharusnya dibicarakan melalui mekanisme yang telah menjadi bagian dari tradisi organisasi.
Menurut Yenny, seluruh perbedaan di lingkungan NU idealnya diselesaikan dengan duduk bersama dan bermusyawarah. Dengan cara tersebut, keputusan yang dihasilkan dapat diterima sekaligus menjaga keutuhan organisasi.
Soroti Masa Idah Politik
Selain persoalan aksi demonstrasi, Yenny turut menanggapi keputusan mengenai masa idah politik bagi pengurus NU. Ia menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga jarak antara NU dan kepentingan politik praktis.
Menurutnya, NU harus tetap berada di posisi netral dan tidak menjadi bagian dari kepentingan partai politik tertentu. Ia menyebut politik NU seharusnya merupakan politik kebangsaan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa.
Yenny menilai fokus NU semestinya diarahkan pada upaya menjaga persatuan, menyelesaikan persoalan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Berharap AHWA Ambil Keputusan Terbaik
Yenny juga menyampaikan harapannya kepada para ulama yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Ia percaya para kiai yang terpilih memiliki kapasitas dan kearifan untuk menentukan kepemimpinan NU periode mendatang.
Ia berharap seluruh muktamirin dan pihak yang terlibat dapat menghormati keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme organisasi. Sikap tersebut dinilai penting agar NU dapat tetap solid menghadapi berbagai tantangan pada abad kedua organisasi.
Dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU, AHWA kemudian secara mufakat menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU masa khidmat 2026-2031.
