Kementan Dorong Penyesuaian Harga Pembelian Telur untuk Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, 15 Oktober 2026 – Kementerian Pertanian (Kementan) meminta adanya penyesuaian harga pembelian telur ayam untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih sesuai dengan kondisi pasar dan biaya produksi peternak. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha peternakan dan kelancaran pasokan bahan pangan bagi program pemerintah. Telur menjadi salah satu sumber protein hewani yang banyak digunakan dalam penyusunan menu makanan bergizi. Kebutuhan telur dalam jumlah besar memerlukan mekanisme pengadaan yang memperhatikan harga wajar serta kemampuan produksi peternak. Penyesuaian harga diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok.

Kementan menilai harga pembelian telur perlu mempertimbangkan perkembangan biaya produksi yang ditanggung peternak. Komponen biaya tersebut mencakup pakan, bibit ayam petelur, tenaga kerja, energi, dan distribusi hasil produksi. Perubahan harga bahan baku pakan dapat memengaruhi biaya operasional usaha peternakan secara keseluruhan. Apabila harga pembelian terlalu rendah dibandingkan biaya produksi, peternak berpotensi mengalami tekanan terhadap keuntungan usahanya. Kondisi tersebut perlu diperhatikan agar penyediaan telur untuk Program MBG tidak mengganggu keberlangsungan produksi dalam jangka panjang.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok penerima manfaat yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, program tersebut membutuhkan pasokan berbagai bahan pangan, termasuk telur, daging, sayuran, dan sumber karbohidrat. Telur dipilih karena memiliki kandungan protein serta sejumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Selain relatif mudah diolah, telur juga tersedia melalui jaringan peternakan di berbagai daerah. Namun, meningkatnya kebutuhan untuk program berskala besar perlu diimbangi dengan pengelolaan pengadaan yang terencana.

Penyesuaian harga pembelian telur juga berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas pasar pangan nasional. Permintaan dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi keseimbangan pasokan apabila tidak disertai perencanaan distribusi yang baik. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan Program MBG tidak menimbulkan gangguan terhadap ketersediaan telur bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, peternak, dan pelaksana program menjadi faktor penting. Pengaturan pembelian yang tepat dapat membantu menjaga pasokan sekaligus mengurangi risiko lonjakan harga di tingkat konsumen.

Di tingkat peternak, kepastian harga pembelian dapat memberikan manfaat bagi perencanaan usaha dan pengembangan kapasitas produksi. Peternak membutuhkan kepastian pasar agar dapat memperkirakan kebutuhan pakan, jumlah ternak produktif, dan biaya operasional. Program MBG berpotensi menjadi salah satu pasar yang menyerap hasil produksi peternakan secara berkelanjutan. Meski demikian, mekanisme pembelian perlu disusun secara transparan agar tidak menimbulkan ketimpangan antara peternak kecil dan pelaku usaha berskala besar. Keterlibatan koperasi serta kelompok peternak dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas akses pemasok lokal.

Selain persoalan harga, kualitas dan keamanan pangan menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam pengadaan telur. Bahan pangan yang digunakan untuk Program MBG harus memenuhi persyaratan kelayakan konsumsi dan ditangani melalui prosedur distribusi yang sesuai. Telur memerlukan penyimpanan serta pengangkutan yang memperhatikan kebersihan dan kondisi lingkungan. Pengawasan kualitas perlu dilakukan sejak tahap pengumpulan dari peternak hingga diterima oleh unit penyedia makanan. Dengan penerapan standar yang konsisten, kebutuhan gizi penerima manfaat dapat dipenuhi tanpa mengabaikan keamanan pangan.

Pemerintah juga perlu memperhatikan perbedaan harga telur antarwilayah yang dipengaruhi kondisi produksi dan biaya transportasi. Daerah dengan sentra peternakan besar umumnya memiliki struktur pasokan yang berbeda dibandingkan wilayah yang bergantung pada pengiriman dari luar daerah. Kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur dapat menyebabkan biaya distribusi menjadi lebih tinggi di sejumlah lokasi. Karena itu, kebijakan harga pembelian perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah agar tetap realistis. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan pasokan dan mengurangi hambatan dalam pelaksanaan Program MBG.

Permintaan Kementan mengenai penyesuaian harga pembelian telur menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan rantai pasok pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah diharapkan mampu menemukan keseimbangan antara efisiensi penggunaan anggaran, perlindungan peternak, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Evaluasi harga secara berkala diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan biaya produksi dan kondisi pasar. Kerja sama seluruh pemangku kepentingan menjadi penting agar kebutuhan bahan pangan dapat terpenuhi secara konsisten. Melalui pengadaan yang terukur dan transparan, Program MBG diharapkan dapat berjalan optimal sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi sektor peternakan nasional.