newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 14 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perubahan posisi Indonesia dalam sektor pangan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2026 di New Delhi, India. Dalam forum tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tidak lagi berada pada posisi sebagai salah satu importir utama pangan seperti yang terjadi selama bertahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menempatkan peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan ketahanan pangan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Perubahan tersebut dinilai menjadi modal bagi Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian pasokan pangan global sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Prabowo juga membawa isu ketahanan pangan ke dalam pembahasan yang lebih luas mengenai kemampuan negara-negara berkembang membangun kekuatan ekonominya sendiri. Indonesia ingin menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas produksi domestik dapat menjadi salah satu fondasi untuk memperkuat posisi negara dalam perekonomian dunia.
Dalam penyampaiannya di forum BRICS, Prabowo menyinggung kondisi Indonesia yang selama bertahun-tahun harus mendatangkan sejumlah kebutuhan pangan dari luar negeri. Situasi tersebut menjadi salah satu persoalan yang ingin diubah melalui kebijakan peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan cadangan pangan nasional. Menurut arah kebijakan pemerintah, negara dengan wilayah luas dan sumber daya pertanian besar seharusnya memiliki kemampuan lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Pemerintah kemudian mendorong berbagai program yang diarahkan pada peningkatan produksi, perlindungan terhadap petani, serta penguatan sistem distribusi. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga membangun ketahanan ketika terjadi gangguan pasokan internasional. Kemandirian pangan dipandang memiliki hubungan langsung dengan ketahanan ekonomi dan kemampuan sebuah negara menghadapi tekanan global.
Perubahan yang disampaikan Prabowo terutama terlihat pada komoditas beras yang selama ini memiliki posisi strategis dalam kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Pemerintah sebelumnya menyatakan tidak melakukan importasi beras untuk penambahan Cadangan Beras Pemerintah sejak 2025 setelah produksi domestik dinilai mampu menopang kebutuhan tersebut. Pada akhir 2025, cadangan beras pemerintah tercatat berada pada tingkat yang kuat dengan pasokan berasal dari produksi dalam negeri. Kondisi tersebut memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk menyerap hasil panen petani sekaligus menjaga cadangan nasional. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan produsen pangan di tingkat domestik. Meski demikian, pemerintah tetap menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan peningkatan produksi dapat dipertahankan secara konsisten dalam jangka panjang.
Di hadapan para pemimpin negara BRICS, isu pangan tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan domestik Indonesia. Ketahanan pangan menjadi salah satu tantangan penting bagi banyak negara karena perubahan iklim, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta perubahan harga komoditas dapat memengaruhi ketersediaan kebutuhan pokok. Negara dengan ketergantungan tinggi terhadap impor akan lebih rentan ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi internasional. Karena itu, peningkatan kapasitas produksi nasional dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan. Indonesia juga melihat kerja sama antarnegara berkembang sebagai peluang untuk memperkuat teknologi pertanian, produktivitas, investasi, dan rantai pasok. BRICS memiliki potensi besar karena anggotanya mencakup negara dengan populasi, sumber daya alam, kapasitas produksi, dan pasar yang luas.
Prabowo juga membawa pesan bahwa kemajuan sektor pangan Indonesia dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan yang lebih luas. Ketika kebutuhan domestik dapat dipenuhi melalui produksi sendiri, tekanan Indonesia terhadap pasar internasional untuk sejumlah komoditas dapat berkurang. Kondisi tersebut memiliki arti penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar dan kebutuhan konsumsi yang tinggi. Perubahan permintaan dari negara sebesar Indonesia dapat memberikan pengaruh terhadap dinamika perdagangan pangan internasional. Pemerintah karena itu ingin mempertahankan momentum peningkatan produksi sambil membuka peluang untuk mengembangkan kapasitas ekspor apabila kebutuhan nasional telah terpenuhi. Prioritas utama tetap memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga di dalam negeri.
Keberhasilan meningkatkan produksi pangan juga membawa tantangan baru yang tidak lebih ringan. Pemerintah harus memastikan hasil produksi dapat terserap dengan harga yang memberikan keuntungan wajar kepada petani tanpa membebani konsumen. Infrastruktur penyimpanan, irigasi, distribusi, pupuk, benih, mekanisasi, dan teknologi pertanian perlu terus diperkuat agar peningkatan produksi tidak bersifat sementara. Perubahan cuaca dan potensi gangguan iklim juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan karena dapat memengaruhi hasil panen di berbagai wilayah. Selain itu, regenerasi petani menjadi persoalan jangka panjang karena sektor pertanian membutuhkan tenaga produktif yang mampu memanfaatkan teknologi baru. Dengan demikian, swasembada tidak hanya ditentukan oleh tingginya produksi pada satu periode, tetapi oleh kemampuan menjaga produktivitas secara berkelanjutan.
Agenda pangan yang dibawa Indonesia ke BRICS juga berkaitan dengan keinginan memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara anggota. Negara-negara BRICS memiliki kemampuan yang berbeda dalam bidang pertanian, teknologi, energi, industri, dan pengelolaan sumber daya alam. Perbedaan tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun kerja sama yang saling melengkapi, termasuk dalam pengembangan sistem pangan yang lebih tahan terhadap guncangan global. Pertukaran teknologi pertanian dapat membantu meningkatkan produktivitas, sementara investasi dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur pengolahan dan penyimpanan hasil produksi. Kerja sama perdagangan juga dapat menjadi instrumen untuk menjaga ketersediaan komoditas yang memang belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi domestik. Indonesia berkepentingan memastikan hubungan tersebut berlangsung secara seimbang dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Pada saat yang sama, pernyataan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi importir utama pangan tidak berarti seluruh kebutuhan pangan nasional telah sepenuhnya terbebas dari perdagangan internasional. Sejumlah komoditas masih memiliki struktur produksi dan kebutuhan yang berbeda sehingga kebijakan pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Fokus utama adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor pada komoditas strategis yang secara realistis dapat diproduksi dalam jumlah besar di dalam negeri. Peningkatan produktivitas menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi tanpa menciptakan tekanan berlebihan terhadap harga. Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, petani, pelaku usaha, dan stabilitas pasokan. Kebijakan pangan karena itu membutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten dari tingkat pusat hingga daerah.
Pesan Prabowo di KTT BRICS turut memperlihatkan bagaimana persoalan pangan ditempatkan sebagai bagian dari strategi kemandirian nasional. Kemampuan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dinilai penting agar Indonesia tidak terlalu terpengaruh ketika terjadi perubahan kebijakan perdagangan atau gangguan rantai pasok dunia. Pengalaman gejolak harga pangan internasional menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap pasar global dapat menciptakan risiko bagi negara berpenduduk besar. Peningkatan produksi domestik memberikan ruang kebijakan yang lebih luas dalam menjaga stok sekaligus mengendalikan tekanan harga. Pemerintah ingin mempertahankan kondisi tersebut dengan melanjutkan investasi di sektor pertanian dan memperkuat kapasitas petani. Konsistensi kebijakan akan menjadi faktor penting untuk menentukan apakah capaian yang diperoleh dapat bertahan dalam beberapa tahun mendatang.
Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia tidak lagi menjadi salah satu importir utama pangan pada akhirnya menjadi pesan mengenai perubahan arah kebijakan yang ingin ditampilkan Indonesia di panggung BRICS. Pemerintah ingin bergerak dari ketergantungan terhadap pasokan luar negeri menuju kemampuan produksi yang lebih kuat, sekaligus membuka peluang menjadi pemasok ketika kebutuhan domestik telah terpenuhi. Perjalanan menuju ketahanan pangan yang benar-benar berkelanjutan tetap membutuhkan peningkatan produktivitas, pembangunan infrastruktur, perlindungan petani, serta pengelolaan cadangan yang efektif. Kerja sama dengan negara-negara BRICS dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat transformasi tersebut melalui investasi, teknologi, dan penguatan rantai pasok. Indonesia juga memiliki kepentingan menjaga produksi agar tetap stabil di tengah risiko perubahan iklim dan dinamika geopolitik dunia. Dengan fondasi produksi yang semakin kuat, pemerintah berharap sektor pangan dapat menjadi salah satu kekuatan strategis Indonesia dalam menghadapi perubahan ekonomi global.
