Zulhas dan Dirgayuza Kenalkan Buku Pangan Indonesia, Soroti Swasembada hingga Masa Depan Bangsa

Jakarta, 3 September 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan meluncurkan buku berjudul Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul yang mengulas persoalan pangan dari berbagai sisi, mulai dari produksi, konsumsi, kesejahteraan produsen hingga kedaulatan nasional. Buku tersebut diperkenalkan dalam rangkaian IdeaFest 2026 di Jakarta dengan membawa gagasan bahwa pangan tidak semestinya hanya dipahami sebagai kebutuhan sehari-hari yang tersedia di atas meja makan. Menurut Zulkifli Hasan atau Zulhas, kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangan memiliki hubungan erat dengan kekuatan ekonomi, peradaban, serta masa depan masyarakatnya. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasokan dari luar negeri dinilai dapat menciptakan kerentanan apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan perdagangan maupun perubahan kondisi global. Karena itu, swasembada ditempatkan sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Buku tersebut juga berusaha menjelaskan persoalan pangan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat sehingga pembahasannya tidak hanya berputar pada angka produksi atau kebijakan pemerintah. Kehadirannya diharapkan memperluas pemahaman bahwa keputusan mengenai apa yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat memiliki dampak panjang terhadap perekonomian nasional.

Zulhas menekankan bahwa persoalan pangan memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sekitar 160 juta masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta rantai usaha yang berkaitan dengannya. Petani, nelayan, dan peternak menjadi kelompok yang berada di garis depan dalam memastikan bahan pangan tersedia setiap hari bagi masyarakat. Ketika sektor tersebut mengalami tekanan, dampaknya tidak hanya terlihat pada harga bahan makanan, tetapi juga pada pendapatan dan kesejahteraan jutaan keluarga. Karena itu, kebijakan pangan menurutnya harus memperhatikan keberlanjutan produksi sekaligus memberikan nilai ekonomi yang memadai bagi produsen. Harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani, sedangkan harga yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli konsumen sehingga keseimbangan perlu terus dijaga. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter produksi dan kebutuhan berbeda di setiap daerah. Ketersediaan pangan secara nasional belum tentu berarti seluruh wilayah memiliki akses yang sama terhadap komoditas dengan harga terjangkau. Buku Pangan Indonesia mencoba menghubungkan berbagai persoalan tersebut dalam satu kerangka yang melihat pangan sebagai fondasi pembangunan manusia.

Swasembada menjadi salah satu tema utama karena pemerintah menempatkan kemandirian pangan sebagai agenda strategis nasional. Indonesia pada 2026 disebut telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Capaian tersebut dinilai memberikan fondasi penting, tetapi pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk mempertahankan produksi dalam jangka panjang. Zulhas mengingatkan surplus pada suatu periode tidak otomatis menjamin kondisi yang sama dapat berlangsung setiap tahun karena sektor pertanian dipengaruhi cuaca, luas lahan, produktivitas, harga pupuk, ketersediaan air, dan berbagai faktor lainnya. Pemerintah karena itu mendorong penggunaan varietas baru, mekanisasi pertanian, peningkatan produktivitas, serta pengelolaan pascapanen yang lebih efisien. Infrastruktur seperti irigasi, gudang, fasilitas pengeringan, dan jaringan distribusi juga memiliki peran besar dalam menjaga produksi. Peningkatan hasil pertanian harus berjalan bersama kepastian pasar agar petani memiliki insentif mempertahankan bahkan memperluas kegiatan produksinya. Swasembada yang berkelanjutan pada akhirnya membutuhkan ekosistem dari hulu hingga hilir, bukan hanya peningkatan produksi pada satu musim tertentu.

Dirgayuza menjelaskan salah satu inspirasi dalam penyusunan buku tersebut berasal dari pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mengenai produksi dan kebutuhan pangan. Ia menyoroti pidato Soekarno ketika membuka kampus Universitas Indonesia Cabang Bogor yang kemudian berkembang menjadi Institut Pertanian Bogor. Pemikiran tersebut menempatkan persoalan pangan dalam perhitungan yang sederhana tetapi fundamental, yakni jumlah yang dikonsumsi masyarakat pada akhirnya menentukan seberapa besar produksi yang harus disediakan negara. Dari gagasan itu, pangan dapat dipahami sebagai persoalan yang menghubungkan jumlah penduduk, pola konsumsi, kapasitas produksi, teknologi, dan ketersediaan sumber daya. Pertumbuhan penduduk secara otomatis meningkatkan kebutuhan sehingga produktivitas harus terus berkembang apabila Indonesia ingin mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pada saat yang sama, perubahan pola konsumsi dapat membuat kebutuhan terhadap komoditas tertentu meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Dirgayuza melihat hubungan antara produksi dan konsumsi perlu dipahami masyarakat karena pilihan makanan sehari-hari ikut membentuk struktur permintaan pangan nasional. Perspektif tersebut kemudian menjadi salah satu pijakan utama dalam pembahasan Pangan Indonesia.

Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah ketimpangan kemampuan produksi pangan antardaerah. Meskipun secara nasional Indonesia dapat memenuhi kebutuhan sejumlah komoditas, beberapa wilayah masih bergantung pada pasokan dari provinsi lain karena produksi lokal belum mencukupi. Kondisi geografis Indonesia membuat distribusi pangan membutuhkan jaringan transportasi yang panjang dan dalam beberapa kasus harus melewati laut. Biaya logistik kemudian dapat menghasilkan perbedaan harga yang besar antara daerah produsen dan wilayah konsumen. Zulhas mencontohkan harga telur yang di Jakarta dapat berada pada kisaran Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogram, sedangkan di Maluku dan Papua dapat mencapai sekitar Rp60.000 per kilogram. Perbedaan tersebut menunjukkan ketersediaan pangan secara nasional belum selalu identik dengan keterjangkauan di seluruh wilayah. Pemerintah karena itu mendorong pengembangan sentra produksi berdasarkan karakter dan potensi masing-masing daerah. Penguatan produksi regional diharapkan dapat memperpendek jalur distribusi sekaligus mengurangi risiko kekurangan pasokan ketika terjadi gangguan transportasi akibat bencana maupun kondisi lainnya.

Pengembangan kawasan pangan Wanam di Merauke, Papua Selatan, menjadi salah satu contoh pendekatan yang diarahkan untuk memperkuat kemampuan produksi berbasis wilayah. Pemerintah berharap kawasan tersebut pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan beras Papua sehingga ketergantungan terhadap pengiriman dari wilayah lain dapat dikurangi. Dari sekitar 10 ribu hektare lahan sawah yang dikembangkan, sekitar 1.200 hektare sebelumnya telah ditanami dan diproyeksikan memasuki masa panen pada September atau Oktober 2026. Pengembangan kawasan juga dibarengi pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, serta persiapan fasilitas transportasi udara. Infrastruktur memiliki peran penting karena produksi dalam skala besar membutuhkan jalur distribusi yang mampu menghubungkan lahan dengan pasar. Apabila produksi Wanam nantinya melebihi kebutuhan Papua, pasokan juga dapat diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan wilayah Maluku maupun Nusa Tenggara Timur. Model tersebut menunjukkan bahwa swasembada nasional dapat diperkuat dengan membangun pusat produksi yang lebih dekat dengan wilayah konsumen. Strategi berbasis wilayah sekaligus dapat mengurangi risiko apabila jalur distribusi antarpulau mengalami gangguan.

Selain meningkatkan produksi, Dirgayuza menilai pola konsumsi masyarakat memiliki posisi penting dalam membangun kemandirian pangan. Masyarakat perlu semakin mengenal dan memilih bahan pangan yang dapat diproduksi secara kompetitif di dalam negeri. Apabila konsumsi terlalu bergantung pada komoditas yang sebagian besar harus didatangkan dari luar negeri, peningkatan produksi domestik saja belum tentu mampu mengurangi ketergantungan impor. Perubahan preferensi konsumen memang tidak dapat dilakukan secara instan karena terbentuk dari kebiasaan, budaya, harga, ketersediaan, dan pengalaman sejak usia dini. Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis dinilai dapat memiliki fungsi yang lebih luas daripada menyediakan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Menu yang menggunakan bahan pangan lokal dapat membantu memperkenalkan keragaman produk dalam negeri sekaligus menciptakan permintaan bagi petani, nelayan, peternak, koperasi, dan pelaku usaha lokal. Jika dilakukan secara konsisten, pola tersebut dapat membentuk preferensi konsumsi dalam jangka panjang. Keterhubungan antara program gizi dan produksi lokal kemudian dapat menghasilkan efek ekonomi yang lebih luas bagi daerah.

Program Makan Bergizi Gratis juga dilihat sebagai salah satu mekanisme untuk menciptakan pasar yang lebih pasti bagi produsen pangan. Pemerintah mengarahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar memanfaatkan bahan pangan produksi dalam negeri serta melibatkan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, badan usaha milik desa, dan UMKM di sekitar wilayah operasional. Pendekatan tersebut memungkinkan belanja pangan dalam jumlah besar berputar di tingkat lokal dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Pada Juli 2026, sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal disebut telah terlibat dalam ekosistem program tersebut. Besarnya kebutuhan makanan setiap hari dapat menjadi sumber permintaan yang relatif stabil apabila tata kelola pasokan berjalan baik. Namun, pemasok juga harus mampu memenuhi standar kualitas, keamanan, kontinuitas, dan harga yang dibutuhkan oleh penyelenggara. Karena itu, peningkatan kapasitas produsen lokal perlu berjalan bersama perluasan program agar manfaat ekonomi dapat tersebar secara lebih merata. Buku Pangan Indonesia menempatkan keterkaitan antara gizi, produksi, dan kesejahteraan produsen sebagai bagian penting dalam membangun sistem pangan nasional.

Zulhas juga mengingatkan bahwa kemandirian pangan memiliki dimensi strategis karena kondisi global dapat berubah dengan cepat. Konflik geopolitik, perubahan iklim, pembatasan ekspor, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga internasional dapat memengaruhi ketersediaan komoditas yang diperdagangkan antarnegara. Negara yang sangat bergantung pada impor memiliki risiko lebih besar ketika produsen utama memutuskan membatasi ekspor untuk melindungi kebutuhan domestiknya sendiri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar membutuhkan kepastian pasokan sehingga produksi dalam negeri memiliki nilai strategis yang melampaui perhitungan ekonomi jangka pendek. Swasembada bukan berarti menutup perdagangan internasional sepenuhnya, tetapi membangun kemampuan memenuhi kebutuhan dasar agar ketergantungan dapat dikendalikan. Perdagangan tetap dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan tertentu atau menjaga keseimbangan pasar. Namun, komoditas yang secara alamiah dapat diproduksi dalam negeri perlu terus diperkuat produktivitas dan daya saingnya. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan ketahanan lebih besar ketika terjadi perubahan kondisi global yang tidak dapat diprediksi.

Kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak pada akhirnya menjadi ukuran penting keberhasilan kebijakan pangan. Produksi yang meningkat tidak akan berkelanjutan apabila pelaku utama di tingkat hulu tidak mendapatkan pendapatan yang memadai. Pemerintah perlu memastikan kenaikan produktivitas dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan, bukan justru menghasilkan tekanan harga yang merugikan produsen ketika pasokan melimpah. Fasilitas penyimpanan, industri pengolahan, akses pembiayaan, teknologi, dan kepastian pembelian dapat membantu memperkuat posisi produsen dalam rantai pangan. Hilirisasi juga memungkinkan komoditas memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan sehingga manfaat ekonomi tidak hanya berasal dari penjualan bahan mentah. Di sektor perikanan, misalnya, fasilitas rantai dingin dan pengolahan dapat menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus memperluas pasar. Peternakan membutuhkan dukungan pakan, kesehatan hewan, serta sistem distribusi yang efisien agar biaya produksi dapat dikendalikan. Keseluruhan ekosistem tersebut menunjukkan bahwa persoalan pangan membutuhkan koordinasi lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan melalui satu kebijakan tunggal.

Peluncuran Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul pada akhirnya menjadi bagian dari upaya Zulkifli Hasan dan Dirgayuza Setiawan membawa persoalan pangan lebih dekat dengan pembahasan masyarakat luas. Buku tersebut menempatkan makanan bukan hanya sebagai kebutuhan konsumsi, tetapi sebagai titik temu antara kesehatan, ekonomi, produksi, kesejahteraan masyarakat, kedaulatan, dan pembangunan manusia. Capaian swasembada delapan komoditas menjadi modal yang perlu dipertahankan melalui peningkatan produktivitas dan penguatan sistem produksi di berbagai daerah. Pada saat yang sama, ketimpangan harga dan ketersediaan antardaerah menunjukkan pekerjaan untuk membangun sistem pangan yang tangguh masih panjang. Pengembangan sentra produksi regional, perbaikan infrastruktur, pemberdayaan petani dan nelayan, serta pembentukan pola konsumsi yang lebih berpihak pada produk dalam negeri menjadi beberapa bagian dari agenda tersebut. Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki peluang menghubungkan kebutuhan gizi masyarakat dengan pasar bagi produsen pangan lokal. Zulhas menempatkan swasembada sebagai bagian dari kehormatan dan kedaulatan bangsa karena pangan merupakan kebutuhan yang menentukan keberlangsungan masyarakat dalam kondisi apa pun. Melalui buku tersebut, persoalan pangan diharapkan semakin dipahami sebagai agenda bersama yang menentukan kualitas manusia sekaligus ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan.